443719 KALI DIBACA

Panwas Kabupaten Aceh Timur Berselamak Masalah, Panwascam Idi Timur Mantan Caleg, Perlak Timur Pendamping Desa.

Panwas Kabupaten Aceh Timur Berselamak Masalah, Panwascam Idi Timur  Mantan Caleg, Perlak Timur Pendamping Desa.
Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur Maimun SPd

Aceh Timur I Realitas – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Timur (PANWASLU) berselemak dengan berbagai masalah apakah persoalan ini disengaja atau tidak atau memang tidak profesionalnya pada saat melakukan rekrutmen anggotanya untuk di tempat baik di Kecamatan maupun di Gampong ( Desa).

Di Kecamatan ada yang mantan Caleg juga banyak yang bekerja sebagai Panwas Kecamatan orang-orang yang saat ini sedang bekerja sebagai pendamping lokal desa.

Berbagai pihak menuding Panwaslu Kabupaten Aceh Timur sengaja diam dalam hal rekrutmen ini.

Sejumlah kalangan di Aceh Timur kepada Media Kamis (7/6/2018) menyebutkan rekrutmen yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Timur luar biasa terlibat KKN, sebut salah seorang tokoh Aceh Timur kepada Media ini.

Seperti Panwascam Kecamatan Idi Timur yaitu Safrina mantan Caleg DPRK dari salah satu partai tahun 2014.

Dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 117 tentang persyaratan calon Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, panwascam,PPL & pengawas TPS yg terdapat dalam huruf i berbunyi, Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon yang menjadi pertanyaan semua pihak Saudari Safrina sudah dilaporkan ke Panwaskab Aceh Timur oleh masyarakat dan sudah diketahui oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur.

Sementara itu aturan Hukum lainnya seperti banyak pendamping desa yang diterima oleh Panwaslu Aceh Timur dan terlanggar dengan peraturan Pemerintah Aceh :

Berdasarkan surat Pemerintah Aceh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan gampong dengan nomor surat 414.25/0757/DPMG perihal tentang larangan berpolitik aktif dan kerja rangkap (double job), tanggal 17 Februari 2018.

Dan Panwascam Kecamatan Perlak Timur, Muhammad Hafian terganjal dengan peraturan ini namun pihak Panwaslu Kabupaten Aceh Timur memilih diam besar dugaan terlibat KKN.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Para PLD (Pendamping Lokal Desa) berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur(SOP) pembinaan dan pengendalian tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) serta pasal-pasal yang diperjanjikan dalam kontrak kerja dengan pendamping profesional dilarang sebagai berikut :

1. Pendamping profesional P3MD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus bersikap netral, sehingga tidak diperbolehkan mengikuti pencalonan dalam pemilihan, menjadi penyelenggara dan pengawas pemilihan semua tingkatan dan menduduki jabatan publik termasuk dalam kepengurusan partai politik.

2. Pendamping profesional P3MD dilarang kerja rangkap atau terlibat kontrak dengan institusi lain baik pemerintah maupun pihak swasta karena bertentangan dengan tata perilaku (code of conduct) pendamping profesional.

3. Pendamping profesional P3MD harus fokus melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

4. Pendamping profesional yang terlibat aktif dalam kegiatan partai politik sebagai pengurus harian, atau menjadi calon Legislatif (termasuk dalam daftar calon tetap) dan terlibat kontrak dengan institusi diminta untuk mengundurkan diri dari pendamping profesional P3MD, dan apabila tidak bersedia mundur akan berakibat pada berakhirnya hubungan kontrak kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Muhammad Hanafiah Ketua panwascam Kecamatan Peureulak Timur saat ini Double Job yaitu beliau juga menjabat sebagai PLD (Pendamping Lokal Desa) yang tunduk kepada P3MD.

2. Muhammad Hanafiah juga bertentangan dengan tata perilaku (Code Ofconduct) pendamping profesional.

3. Tidak fokus melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

4. Tidak mengajukan pengunduran diri dari yang bersangkutan atau juga tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

5. Disaat ada pengaduan dari masyarakat tentang ketua Panwascam yang Double Job maka Panwaskab seolah-olah sedang menyikapi permasalahan ini tapi sampai saat ini buktinya nihil.

6. Panwaskab Aceh Timur gagal dalam menindak lanjuti temuan dan laporan masyarakat tentang larangan-larangan yang sudah berkekuatan hukum.

Sejumlah kalangan dan tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Timur segera melakukan pergantian orang-orang yang saat ini bekerja rangkap dan menerima honor dari pemerintah Aceh, dan kita akan melaporkan kasus ini ke Bawaslu pusat apabila dalam waktu beberapa hari ini tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu Kabupaten Aceh Timur.

Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur Maimun SPd yang dihubungi Media ini Kamis (7/6/2018) mengakui adanya Panwascam yang terlibat dalam partai politik, namun dalam minggu ini segera kita PAW kan, ujar Maimun di ujung telpon.

Sedangkan salah seorang lainnya dari Perlak Timur Muhammad Hanafiah juga bekerja sebagai pendamping Desa segera kita panggil, untuk kita minta kepada yang bersangkutan segera mengundurkan diri dari Panwascam Perlak Timur, ujarnya.

Media ini meminta kepada semua pihak maupun masyarakat di Kabupaten Aceh Timur kalau menemukan adanya oknum Panwascam yang terlibat rangkap jabatan diluar, dapat diinformasikan kepada kami agar segera kami melakukan investigasi kelapangan untuk kita laporkan kepada Bawaslu Pusat. (Red)

Subscribe

MEDIA REALITAS