122619 KALI DIBACA

Lanjutan Sidang TPPU Bandar Narkoba : 13 Ribu Meter Tambak Diduga Jadi Lahan Pencucian Uang

Lanjutan Sidang TPPU Bandar Narkoba : 13 Ribu Meter Tambak Diduga Jadi Lahan Pencucian Uang

Bireuen | Realitas – Seluas 13 ribu hektar areal tambak di kawasan Gampong Tambue Barat, Kecamatan Simpang Mamplam diduga jadi salah satu lokasi pencucian uang, hasil bisnis narkoba terdakwa Ali Akbar alias Dek Gam.  

Demikian terungkap dalam persidangan TPPU yang digelar Pengadikan Negeri (PN) Bireuen, Kamis (31/5/2018).

Disamping indikasi pembelian satu unit ruko di kawasan Kota Bireuen, yang dibantu dana kredit dari BNI 46 untuk kedok menutupi modus money laundring, bos mafia narkoba itu. 

Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis Fauzi SH dan dua hakim anggota, dengan agenda mendengar keterangan saksi-saksi.

JPU menghadirkan empat saksi, namun salah satu diantaranya adik kandung terdakwa Dek Gam.

Wanita itu yakni, Nonong Malahayati yang belakangan mengundurkan diri menjadi saksi, atas perkara toke narkoba antar negara tersebut. 

Selain Nonong, persidangan itu menghadirkan Iskandar Yunus (53) dan Burhanuddin (70).

Keduanya,  pemilik tambak yang disewa oleh Dek Gam, melalui perantara Jamal dan Sekdes Tambue Barat.

Sedangkan seorang lagi, yakni Indriani dari karyawan BNI 46 Cabang Bireuen.

Dalam keterangannya dihadapan majelis hakim, Iskandar Yunus mengaku menyewakan tambaknya seluas 8 ribu meter lebih, seharga Rp 4,2 juta pertahun dan sudah dibayar untuk 10 tahun.

Menurut saksi ini, lahan tambak itu diminta sewa oleh Jamal, yang tak lain kerabat terdakwa, untuk budidaya udang dan bandeng.
 

“Tambak saya disewa sejak September 2014, uang diserahkan oleh Jamal kepada putri saya bernama Nurlaili,” sebutnya. 

Saat diperlihatkan kwitansi yang disita oleh BNN pusat, Iskandar kaget dan membantah menandatangani kwitansi mengatasnamakan Ali Akbar selaku penyewa.

Malah, tandatangan saksi itu diduga telah dipalsukan.

Dia mengaku, selama ini yang diketahui sebagai penyewa dan sekaligus pengelola adalah Jamal. 

Buntut persoalan tersebut, ketua majelis meminta jaksa, untuk menghadirkan Jamal ke persidangan mendatang.

Guna dikonfrontir, terkait dokumen sewa menyewa palsu itu. 

Saksi kedua Burhanuddin, menjelaskan jika dia menyewakan tambaknya seluas 5 ribu M3 ke Ali Akbar.

Proses sewa menyewa difasilitasi oleh sekdes desa setempat.

Bukti kwitansinya yang disita penyidik BNN, diakui benar atas nama Ali Akbar.

Biaya sewa sebesar Rp 4 juta per tahun dan dibayar untuk 10 tahun, diterima hanya Rp 35,5 juta.

Karena sisanya dipotong biaya alat berat, guna pembersihan gundukan tanah di dalam area tambak. 

Menurut saksi ini, kendati belum pernah jumpa dengan Ali Akbar, namun dia mengaku sering bertemu ayah dan ibu terdakwa itu.

Khususnya saat panen hasil tambak tersebut, kedua orang tua Dek Gam selalu berada di lokasi untuk memantau panen udang. 

Dari keterangan kedua saksi pemilik tambak di lokasi yang berdekatan ini, diketahui bahwa Ali Akbar telah menginvestasikan dana ratusan juta rupiah, untuk menggarap bisnis perikanan yang diduga dari sumber dana hasil narkoba.

Dikelola oleh Jamal dan Rusli, selaku jaringan terdakwa. 

Sehingga, patut diduga pengelolaan tambak itu, menjadi salah satu modus operandi praktik pencucian uang, yang berhasil diungkap BNN.

Disamping harta bergerak dan tak bergerak lainnya, bernilai puluhan miliar yang berhasil disita penyidik dari Dek Gam yang kini masih berstatus terpidana 20 tahun penjara di LP Tanjung Gusta Medan. 

Sementara saksi ke tiga yaitu Indriani, kepada hakim mengaku pihaknya mengucurkan kredit sebesar Rp 500 juta, kepada Sunardi yang tak lain abang ipar terdakwa.

Dana tersebut, untuk menambah biaya pembelian satu unit ruko di Kota Bireuen seharga Rp 1,5 miliar.

Karena, memiliki usaha dan agunan yang memadai, maka pihak BNI 46 melakukan processing terhadap pengajuan kredit itu.

Konon lagi, selain memiliki usaha herbal dan apotik Juang Farma, sesuai SIUP atas nama Sunardi, neraca usaha perseorangan itu layak diberikan kucuran dana perbankan.

“Petugas processing sudah turun dan mensurvei usaha dan agunan pak Sunardi.

Jadi secara administrasi layak mendapatkan kredit,” ungkap Indriani. 

Saat dicerca pertanyaan oleh JPU, terkait pekerjaan Sunardi sebagai Toke Pinang, staf BNI itu mengaku tidak tahu.

Karena dirinya hanya memproses administrasi sesuai aturan bank.

Menurut Indriani, ibu mertua Sunardi telah membayar panjar pembelian ruko seharga Rp 1 miliar, sehingga pihaknya tinggal menambah Rp 500 juta. 

Selain Jamal, majelis hakim juga meminta jaksa untuk menghadirkan Sunardi yang juha diduga terlibat praktik pencucian uang itu.

Selanjutnya, persidangan TPPU tersebut akan dilanjutkan kembali Kamis 7 Juni mendatang, dengan agenda pemeriksaan saksi. (M Reza) 

Subscribe

MEDIA REALITAS