77619 KALI DIBACA

Alat Bukti Ilegal Dijadikan Dasar Dakwaan

Alat Bukti Ilegal Dijadikan Dasar Dakwaan
Teguh Samudera dan I Wayan Sudirta /Foto : Warta e

JAKARTA | MEDIA REALITAS Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kembali menggelar sidang dengan terdakwa Richard Christoforus, pada Kamis (28/12/2017) sekitar jam 18.44 – 21.00 WIB, tim kuasa hukum Richard Christoforus, menghadirkan dua saksi ahli Prof. Andi Hamzah dan Dr. Salahudin.

Usai pelaksaan sidang, I Wayan Sudirta mengatakan, bahwa dua ahli hukum mengatakan itu dakwaan salah karena komulatif harusnya alternatif, uraian mengenai surat dakwaan tentang kapan, dibuat surat itu, di mana surat, tidak ada juga, sehingga menyebabkan dakwaan kabur (obscuur libelen).

“Selain sistematikanya salah, juga kabur, karena ketika surat itu dibuat, siapa yang membuat, kapan ditandatangani, kapan digunakan, tidak jelas,” ungkap Wayan.

Lanjut Wayan, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP berbeda unsur-unsurnya, sehingga tidak boleh dibelokkan karena jauh sekali, tegas Wayan.

Selanjutnya kalau Berita Acara Pemeriksaan Pasal 266 KUHP, surat dakwaannya Pasal 263 KUHP, lalu alat-alat bukti berdasarkan Pasal 263 KUHP, dasarnya apa, tanya Wayan. Jelas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengawang-awang, tidak kuat.

Ada petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum ada bukti permulaan, belum ada alat-alat bukti tentang Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP, lalu jaksa memberi petunjuk tapi tidak dilaksanakan.

Menurut saksi ahli Prof. Andi Hamzah, tidak boleh berkas ini maju, sama saja melemparkan beban Kejaksaan ke Pengadilan, yang paling fatal tidak bisa dijadikan alat bukti ataupun barang bukti yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menghukum terdakwa.

“Tidak mungkin syarat Pasal 184 KUHP, barang bukti yang tidak ada aslinya, juga tidak bisa untuk mempengaruhi keyakinan Hakim,” ujar Wayan.

Menurut Wayan, dalam perkara ini aslinya tidak ada, kemudian yang membuat tidak jelas. Sehingga surat pernyataan tidak menjadi alat bukti, yang dapat menambahkan keyakinan Hakim, tutur Wayan.

Teguh Samudera menjelaskan, bahwa keterangan dua ahli pidana yang kita hadirkan mengatakan alat bukti atau barang bukti yang diajukan oleh penyidik dan dijadikan dasar untuk membuat surat dakwaan tidak sah, itu sebenarnya ilegal, tidak memenuhi syarat sebagai barang bukti, diperolehnya kapan tidak jelas adanya, tidak tertulis kapan dibuatnya, seperti fotocopy dari Warkah tidak disebutkan tanggalnya.

“Ini sebenarnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat terhadap terdakwa. Kita berharap Majelis Hakim harus obyektif,” tutup Teguh.

Sidang dilanjutkan kembali tanggal 2 Januari 2018, agenda untuk menentukan barometer keberhasilan Jaksa. “Sampai di mana dalam menghadirkan saksi dan alat bukti,” tegas Kartim.(js/red)

Subscribe

MEDIA REALITAS