53619 KALI DIBACA

Ketua Golkar Setuju Usul JK soal Penyelamatan Partai

Ketua Golkar Setuju Usul JK soal Penyelamatan Partai
example banner

Jakarta | Media Realitas– Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga setuju dengan wacana Wapres Jusuf Kalla soal musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mencari pengganti ketua umum. Ini menyusul ditetapkannya sang ketum, Setya Novanto, sebagai tersangka korupsi dan kini telah ditahan KPK.

Andi menyoroti soal kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret nama Setya Novanto. Setelah Novanto sempat ‘menghilang’ hingga kini berstatus sebagai tahanan, suara soal pergantiannya dari posisi Ketum Golkar pun mulai terdengar.

“Saya kira jalan yang paling baik untuk semuanya adalah mencari alternatif seperti apa yang diusulkan Pak Jusuf Kalla, senior-senior, seperti Pak Ginanjar Kartasasmita, kemarin Dedi Mulyadi menyampaikan perlu ada penyelamatan partai,” ujar Andi.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Perspektif Indonesia seperti yang disiarkan oleh Radio Smart FM, Sabtu (18/11/2017). Menurut Andi, sudah banyak diskusi dan komunikasi yang dilakukan oleh kader Golkar di lingkup internal meski ada pro dan kontra soal pergantian Novanto.

“DPD Lampung mengatakan tidak perlu ada pergantian ketum. Maka perlu ada konsensus karena kita perlu cepat me-recovery diri. Karena Golkar nggak boleh terus-menerus menjustifikasi bahwa kami tidak berpengaruh besar terhadap figur pemimpin,” tuturnya.

Meski sistem Partai Golkar sudah diakui kuat, menurut Andi, figur pimpinan juga sangat berpengaruh. Dia juga mengingatkan soal tagline Golkar yang terus-menerus digaungkan selama ini, yaitu ‘jaya, bangkit, dan menang’.

“Oke sistemnya baik, misalnya nggak ada (kasus) Pak Setya Novanto pun nggak masalah karena secara sistem udah jalan. Secara mekanisme organisasi memang nggak masalah, tapi apakah kita sebagai institusi tidak memikirkan market share kita? Konstituen kita,” tutur Andi.

Untuk itu, menurutnya, figur pimpinan harus menjadi perhatian lebih di tubuh Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini, disebut Andi, harus menjadi partai yang memiliki 2 napas, yaitu partai dengan representasi iklim demokrasi baik dan memiliki figur anti-korupsi.

Hal tersebut mengingat Golkar selama ini selalu diidentikkan dengan Orde Baru, yang dikenal akan stigma anti-demokrasi dan penuh KKN. Jadi, menurut Andi, Golkar harus berusaha bangkit dengan menunjukkan lepas dari dua hal itu.

“Harus menjadi partai yang punya napas 2. Pertama adalah yang betul-betul bisa menjadi representasi iklim demokrasi yang baik di Indonesia. Kedua figur yang relatif jauh dari KKN,” ujar dia.

Ketua Golkar Setuju Usul JK Soal Penyelamatan Partai Diskusi Perspektif Indonesia. (Screenshot Facebook Smart FM)

Sebelumnya diberitakan, Wapres JK bereaksi keras menyusul menghilangnya Setya Novanto di tengah kejaran KPK semalam. Menurut Ketum Golkar periode 2004-2009 itu, Golkar harus segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mencari pengganti Novanto sebagai Ketum Golkar.

“Ya, itu tergantung Golkar-lah. Tapi harus segera. Harus ada yang pimpin Golkar. Harus segera. Kalau tidak, masak kapten menghilang tidak diganti kaptennya? Masak menghilang. Harus ada pemimpin baru yang muncul,” tegas JK, Kamis (16/11).

Bila Tak Bersikap Pasca Novanto Ditahan, Golkar Dinilai akan Merugi

Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto menyebut Golkar harus mengambil sikap atas ditahannya Setya Novanto oleh KPK. Jika tidak, partai berlambang pohon beringin ini dinilai akan rugi sendiri.

“KPK kan sudah mengambil langkah, dengan menahan (Setya Novanto). Kalau Golkar masih diam, Golkar akan rugi,” ucap Heri dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

Berdasarkan survei, lanjut Heri, Golkar adalah partai yang paling solid dalam mengatasi krisis. Dalam menghadapi kasus yang mendera ketua umum partainya, soliditas itu juga tampak. Namun konsistensi Golkar disebut juga harus tetap dijaga agar masalah terpisah antara urusan partai dan persoalan pribadi, dalam hal ini perkara hukum Novanto.

“Maka impact bagi Golkar tidak terlalu besar, untuk internal perpecahan di dalam. Tapi untuk impact ke luar tadi disebutkan apakah kemudian terhadap elektabilitas, ini juga lembaga survei sudah menyebut ada impact itu,” ucap Heri.

Karena itu, dia menyarankan lingkup internal Golkar mencari solusi dalam mengatasi krisis ini. Sebab, jika dibiarkan seperti ini, hal tersebut akan berpengaruh terhadap elektabilitas Golkar pada tahun-tahun politik ke depan. Seperti kita tahu, pilkada serentak akan digelar pada 2018 dan pemilu serentak diselenggarakan pada 2019.

“Artinya, dengan kesolidan Golkar harus dicarikan solusinya. Karena persoalan Setya Novanto ini tidak ada kemudian yang mem-bully secara masif kepada Golkar, tapi ke Setya Novanto-nya. Nah ini yang menurut saya perlu dilihat,” tutur Heri.

Dia yakin di lingkup internal Golkar, dinamikanya sangat tinggi terkait kasus Novanto, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun, menurut Heri, manajemen pengelolaan konflik di Golkar sangat matang sehingga tidak semua orang bisa bicara ke hadapan publik.

Heri pun yakin Golkar akan mengeluarkan sikapnya tak lama lagi. Keputusan mengenai posisi Ketua Umum Golkar diyakininya akan diambil tidak lama lagi. (dtc/red)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS