49019 KALI DIBACA

Kadis Dan Sekretaris Dinas PU Tulang Bawang Barat Mangkir Kerja

Kadis Dan Sekretaris Dinas PU Tulang Bawang Barat Mangkir Kerja
example banner

TBB-(LAMPUNG)| Media Realitas – Ketua DPD Fortuba tubaba Tuding Kadis Dan Sekretaris Dinas PU Tulang bawang barat Diduga Mangkir Kerja Terkait Pemberitaan Yang Beredar Didunia Maya.

Diduga menghindar dari awak media dan LSM Kadis dan sekretaris dinas PU kabupaten tulang bawang barat tidak masuk kerja un­tuk melaksanakan kewaj­i­ban­nya se­bagai abdi negara. (20/11/2017)

Keterangan yang berhasil dikum­pulkan di Kantor Dinas PU kabupaten tulang bawang barat hari senin tanggal 20-11-2017 ini bahwa, oknum kadis dan Sekretaris Di­nas tidak  melaksa­nakan tugasnya, karena terkait pemberitaan yang sudah menyebar didunia maya, sehi­ngga sa­ngat mengganggu pelak­sa­na­an prog­ram kerja dinas yang telah dite­tapkan peme­rintah ungkap salah satu rekanan kontraktor yang lagi disembunyikan identitasnya.

Diketahui tugas pokok dan fungsi kadis dan Sek­retaris Dinas pekerjaan umum (PU), adalah pelayanan ad­mi­­­nis­tratif ter­utama dalam menyusun program ker­ja dan rencana anggaran. Kemudian me­l­aksanakan urusan sek­retariat umum, uru­san rumah tangga dan perle­ngkapan, administrasi keua­ngan serta hal penting lain­nya.

Lebih jelas kadis dan Sekretaris Dinas juga ber­wenang memberikan petu­n­juk secara lisan dan tertulis, se­suai dengan kewenangan ya­ng ada. “Tapi kalau kadis dan sekretaris tidak kunjung hadir bekerja, otomatis program tidak dapat berjalan. Sedangkan di sisi lain tanggung jawab untuk mewu­judkan visi-misi tak berjalan,”Sebab ketika menjadi pe­gawai telah di­sumpah untuk melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang di­em­ban. Kemudian ketika men­da­patkan amanah jaba­tan, ju­ga di­sumpah untuk me­lak­sanakan seluruh ke­wajiban yang telah dite­tapkan.

Terpisah Se­bagai pim­pinan, kata Yantoni selaku ketua DPD fortuba ba Per­aturan Peme­rintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pega­wai Negeri Sipil. Dalam per­aturan itu, ungkapnya pada Pasal 3 tentang Kewaji­ban te­lah men­jelaskan ke­wajiban pegawai untuk melaksanakan tugas yang diper­cayakan den­gan penuh tanggu­ng ­ja­wab. Kemudian masuk kerja den­gan menaati jam kerja yang telah diten­tukan, jika hal ini terus dilakukan oleh oknum yang bekerja dipemerintahan, butuh pemimpin yang tegas untuk memberi sanksi kepada oknum tersebut.paparnya

Selanjutnya, ungkap yantoni ketua DPD fortuba ba pada Pasal 9 juga ditentukan teguran dan sanksi kepada pe­­gawai yang me­laksanakan ke­wajibannya. Juga pada Pasal 10 ada ditentukan beberapa hukuman ter­hadap pegawai yang absen tanpa alasan yang bisa diper­tang­gungjawabkan,”Sebagai abdi negara dan telah disumpah, harus melak­sa­nakan tugas sesuai tanggu­ng­jawabnya. Kalau ternyata ma­ngkir lalu men­dapatkan sa­nksi dari pimpinan, itu me­ru­­pakan konsekuensi tugas yang ha­rus diterima sebab sebelum melak­sanakan tugas te­­­lah di­sumpah,” tutup ketua DPD fortuba tubaba.(Tim-toni/desi)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS