27519 KALI DIBACA

KETUA IKADIN ACEH Safaruddin : Kip Masih di Rekrut Oleh DPRA Dan DPRK

KETUA IKADIN ACEH Safaruddin :  Kip Masih di Rekrut Oleh DPRA Dan DPRK
Ketua Ikatan advokat Indonesia (IKADIN ) Aceh Safaruddin SH

Banda Aceh I Mediaa Realitas – Ketua Ikatan  advokat Indonesia (IKADIN ) Aceh Safaruddin SH, menilai banyak pihak yang keliru dalam menafsirkan pasal 571 undang undang ( UU) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Menurut Safaruddin, dengan berlakunya Pasal 571 UU Pemilu memang telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (4) UUPA yang mengatur tentang Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Kendatipun dicabut katanya, tapi tidak menghilangkan kewenangan DPRA/ DPRK dalam merekrut komisioner KIP, hal itu diatur dalam Pasal 56 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU Pemilu.

Di Ayat (4) anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh gubernur, kemudian Ayat (5) anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota, ujar safaruddin kepada wartawan  Jumat (15/9).disela sela pendidikan Advokat Ikadin Aceh.

Di Ayat (6) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon komisioner KIP.

Sementara pada Ayat (7) diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independensebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun.

Jadi rekrutmen KIP tetap oleh DPRA dan DPRK sebagaimana di atur dalam UUPA pasal 56 ayat (4), (5), (6) dan (7), pasal itu tetap berlaku dan tidak dicabut, yang di cabut adalah pasal 57 (1) dan pasal 60 (1), (2), (3), dan (4), ” paparnya.

Safaruddin yang juga Ketua Yara aceh juga menyebutkan  alasan kenapa pihaknya masuk sebagai pihak terkait pada perkara aquo dalam gugatan judicial review UU Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh dua anggota DPRA, Samsul Bahri dan Kautsar Muhammad Yus serta yang diajukan oleh DPRA.

Menurut safaruddin,  MK telah menegaskan bahwa keistimewaan Aceh merujuk pada Pasal 3 UU No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh yang meliputi, penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Kita harus mengetahui Penegasan ini juga terdapat dalam Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, putusan No 31/PHP.GUP-XV/2017, Putusan Nomor 83/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 17/PHP.BUP-XV/2017.

Jika kita membaca putusan MK , maka kewenangan istimewa tersebut adalah sepanjang di atur dalam pasal 3 UU No 44 tahun 1999, di luar itu tidak menjadi hak Aceh sebagai Provinsi dengan Otonomi Khusus, harus diterapkan sebagai mana undang undang dan qanun mengatur tutup safaruddin.(red)

Subscribe

MEDIA REALITAS