29719 KALI DIBACA

Korupsi 1,9 Milyar Dana Bantuan Rumah Pasca Gempa Dinikmati Pejabat Kabupaten dan Kepolisian

Korupsi 1,9 Milyar Dana Bantuan Rumah Pasca Gempa Dinikmati Pejabat Kabupaten dan Kepolisian

Banda Aceh I Media Realitas-Pengadilan Tipikor Banda Aceh kembali gelar kasus sidang dugaan korupsi dana rumah tidak layak huni bener meriah pasca gempa tahun 2013 sebesar 1,9 milyar. Terdakwa merupakan mantan kadis sosial, Drs  juanda dan dalam pembacaan nota pembelaannya di persidangan  merincikan penerima dana tersebut ia menyebut nama wakil bupati  dan sejumlah oknum polisi yang ikut menikmati dana tersebut.

Sidang yang ke tujuh belas kalinya kasus dugaan korupsi dana rumah tidak layak huni pasca gempa bener meriah tahun 2013 lalu sebesar 1,9 milyar. Kali ini terdakwa membacakan nota pembelaannya beserta menyerahkan sejumlah bukti atas pernyataannya yang menyebutkan adanya keterlibatan sejumlah oknum yang menikmati dana tersebut.

Dalam pembacaan nota pembelaan dirinya menyatakan dengan tegas tidak terlibat dengan pembangunan  rumah tidak layak huni tersebut namun ada upaya kalangan tertentu ingin merusak karirnya sebagai kepala dinas. Pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni tersebut, merupakan perintah langsung gubernur aceh melalui SK dan tidak  melalui dinas sosial setempat, sehingga ia menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap dana pembangunan tersebut.

Sulaiman SH dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) selaku kuasa hokum terdakwa menyatakan Drs Juanda tidak bersalah karena kliennya bukanlah penanggung jawab anggaran dan ini di buktikan dengan SK gubernur yang menunjuk langsung komite pembangunan rumah tidak layak huni tersebut. Dirinya meyakini Drs Juanda akan bebas dari jeratan hukum. Sidang yang telah berlangsung tujuh belas kali ini disebutkan juga dalam persidangan pengadilan telah menggunakan BAP  palsu. Karena sepengetahuannya ia tidak pernah menanda tangani BAP yang di hadirkan di persidangan seperti itu.

Diakhir pembelaannya, terdakwa menjelaskan tidak ada nilai kerugian negara dalam perkara tersebut sesuai data hasil audit dari tim ahli unimal, dan juga keterangan dari saksi ahli mantan auditor BPKP Aceh, Ramli Puteh. Untuk itu penasehat hokum meminta majelis hakim yang diketuai Faisal Adami SH membebaskan  Drs juanda dari segala  dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Karena tidak ada bukti yang jelas bisa membuktikan terdakwa juanda bersalah dan telah melakukan korupsi.(sumberindonesiabangkit)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS