52419 KALI DIBACA

Perkara Prapid BNN Sergai Ditolak Hakim

Perkara Prapid BNN Sergai Ditolak Hakim
Keterangan Foto: PRAPID:Suasana sidang Prapid BNNK Sergai yang hanya dihadiri kuasa hukum pemohon sedangkan dari pihak BNNK Sergai tidak hadir, dan hasil sidang prapid BNNK Sergai ditolak hakim.(Agus Sabono/Tegas Beritaa)
example banner

mediarealitas | TEBING TINGGI

Meskipun hasil sidang pra Peradilan (Prapid) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Serdang Bedagai (Sergai)  ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Wira Indra Bangsa SH, Selasa (23/08) siang, tidak membuat Mirsal Mustafa warga Jalan HA Bilal Gang Musyawarah Kota Tebing Tinggi selaku pemohon tidak diam begitu saja, dirinya justru akan mempolisikan BNNK Sergei.

Dalam sidang itu termohon BNN Kabupaten Sergei sama sekali tidak hadir diruangan persidangan sedangkan pemohon Mirsal diwakili penasehat hukumnya Sulaiman Siringo Ringo SH.

Begitupun Hakim tunggal Wira Indra Bangsa SH tetap membuka sidang dengan membacakan agenda putusan sesuai agenda sidang sebelumnya.

Dimana Wira Indra Bangsa menyatakan penolakkan prapid pemohon Mirsal Mustafa itu didasari pihak pemohon maupun termohon yakni BNNK Sergei sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti surat perintah penggeledahan sekaligus penyitaan harta benda milik pemohon.

Ditegaskannya, tidak adanya bukti surat penggeledahan dan penyitaan harta benda milik pemohon dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak pemohon maupun termohon.

“Baik pemohon maupun termohon tidak bisa menunjukkan bukti surat penggeledahan dan penyitaan harta benda milik pemohon sehingga prapid pemohon ditolak. Perbuatan penggeledahan penyitaan dilakukan pihak termohon memang fakta ada tetapi sepanjang tidak adanya bukti surat penggeledahan dan penyitaan itu maka majelis hakim tidak berwenang melakukan pemeriksaan. Masalah pihak pemohon akan menempuh jalur pidana umum, majelis hakim tidak bisa mencampuri lagi,” Ujar Wira Indra Bangsa SH menjelaskan dalam persidangan sembari menutup persidangan.

Sementara itu pemohon Mirsal Marsal melalui Kuasa Hukumnya Sulaiman Siringo Ringo SH saat ditemui usai sidang menyatakan kalau putusan majelis hakim menolak prapid pemohon itu sudahlah sangat tetap karena fakta pihaknya maupun termohon tidak bisa menunjukkan bukti surat penggeledahan sekaligus penyitaan harta benda pemohon yang dilakukan termohon.

Begitupun Sulaiman menegaskan pemohon tidak akan diam begitu saja melainkan menempuh jalur tindak pidana umum dengan melaporkan termohon yakni Kepala BNN Kabupaten Sergei HM Sihombing Dan Mantan Kasi Penindakan Kompol Jatner Sinaga dengan dibuktikan salinan sidang putusan penolakkan prapid pemohon.

“Legalitas salinan putusan penolakkan prapid itu akan menjadi bukti kami mempolisikan Kepala BNN Kabupaten Sergei dan Mantan Kasi Penindakan itu karena tidak adanya surat penggeledahan sekaligus penyitaan itu pihak BNN Kabupaten Sergei sudah terbukti mengambil harta benda milik pemohon dengan cara perampasan, penggelapan maupun pencurian,” Ujar Sulaiman Siringo Ringo singkat.

Dalam persidangan sebelumnya, Dalam isi prapid, pihak pemohon tersebut awalnya BNN Sergei selaku termohon menerima informasi bahwa dirumah pemohon sering terjadi transaksi narkotika jenis ecstasy.

Selanjutnya pada hari Jumat (15/04) 2016 pukul 08:30 wib BNN Serge dipimpin Kompol Jatner Sinaga bersama anggotanya Bripka Riswan, Sianturi, Ramli Siagian, Ganda Sidabalata dan Hendi Pangaribuan melakukan penggrebekan di rumah pemohon tanpa memperlihatkan surat penggeledehan dari instansi terkait.

Dari penggeledahan itu termohon tidak menemukan barang bukti narkotika. Begitupun termohon tidak kehabisan akal sehingga tetap lakukan penyitaan terhadap barang terduga yang dianggap merupakan hasil kekayaan dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pemohon antara lain, uang tunai Rp 72 juta dibungkus pada plastic hitam diambil dari lemari pakaian kamar tidur, uang tunai Rp 8 juta dalam tas pancing yang terletak di kamar belakang rumah, uang tunai Rp 9 juta dalam dompet istri terduga diambil dalam laci lemari dalam kamar tidur terduga, uang tunai Rp 11,3 juta terbungkus dalam plastic hitam terletak dibawah jok mobil Avanza dan uang tunai Rp 2 juta dalam dompet  bercorak kotak kotak berwarna hitam coklat milik terduga. Sehingga total uang tunai dibawa BNN Sergai Rp 102,3 juta.

Tidak puas dengan penyitaan terhadap uang tunai, termohon juga lakukan penyitaan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak seperti 1 unit mobil Avanza type G warna hitam metalik tahun 2014 dengan nomor polisi BK 1365 YR beserta STNK, 3 unit Laptop merk Acer dengan 2 unit warna hitam dan 1 unit warna biru, 61 unit Hand Phone (HP) dengan berbagai merk dan type, 1 set jam tangan Alexander Cristy Matic tali hitam, 3 buah tas sandang masing masing 2 buah berwarna coklat dan 1 buah berwarna abu abu, 1 botol minyak wangi merk Esteloider, 3 buah dompet antara lain 2 dompet pria dan satu wanita, 1 set tas pancing warna hitam merk SHINO.

Saat penyitaan barang milik terduga, termohon  tidak menunjukkan surat penyitaan atau surat tanda terima penyitaan dan juga tidak memberikan daftar barang barang terduga yang disita maupun penghitungan uang pada pihak keluarga pemohon.

Merasa belum puas dengan hasil kerja, rentan waktu 14 jam kemudian tepat Jumat (15/04) persis pukul 23:00 Wib termohon kembali melakukan penyitaan terhadap barang terduga antara lain, 1 unit kereta Yamaha King  BK 5063 NA, 1 unit kereta honda Beat BK 2939 NAM, 1  unit kereta Suzuki Satria FU 150 cc BM 3209 QZ, 1 buah kamera Digital merk Sony, 1 buah kamera Digital merk Olimpus, 1 buah kamera digital merek Casio, 1 buah kacamata merk Channel Original, 5  buah batu cincin Bacan warna hijau ikatan perak dan 1 buah batu cincin Bacan warna hijau ikatan emas.

Pemohon juga ditangkap dan dijebloskan ke dalam sel pihak termohon.

Tidak lama kemudian pemohon dilepaskan dengan alasan pada pihak keluarga agar dilakukan rehabilitasi.  Namun tiba tiba termohon kembali menerbitkan surat penahanan terhadap pemohon bahkan dijebloskan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tebing Tinggi.

Berkisar satu bulan kemudian termohon kembali menerbitkan berita acara pelepasan pemohon dengan dasar perkara yang dipersangkakan tidak cukup bukti. Setelah dilepas dari Lapas, pemohon dan keluarganya meminta agar seluruh barang milik dan uang tunai segera dikembalikan termohon melalui lisan maupun tulisan.

Akan tetapi permintaan itu tidak dipenuhi termohon sehingga pemohon melalui penasehat hukumnya memutuskan memprapidkan termohon ke PN Tebing Tinggi.(Agus)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS