38519 KALI DIBACA

KPK Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi Disdik Sumut

KPK Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi Disdik Sumut
example banner

mediarealitas | MEDAN

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta serius dalam menegakkan supremasi hukum, khususnya dalam hal penuntasan tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu KPK diminta segera mengusut tuntas adanya dugaan korupsi di Dinas pendidikan Provsu, terkait dengan adanya temuan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 6/LHP/XVIII.MDN/2/2016 pada, tanggal 5 Februari 2016, yang menyebutkan terdapat adanya paket pekerjaan fisik yang dinilai tidak sesuai dengan kontrak, dan terindikasi korupsi sehingga merugikan keuangan Negara.
“Untuk itu diminta atau tidak tidak diminta, KPK agar mengusut tuntas dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumut tersebut, begitu juga dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejatisu dan Poldasu,” ungkap Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Muda Sumut Foundation, Azlansyah Hasibuan, kepada Wartawan, Kamis (25/8), di Medan.
Menurutnya, Aparat Penegak Hukum yang ada di Sumatera Utara seperti Poldasu dan Kejatisu untuk segera mengusut tuntas dan menetapkan tersangka atas adanya dugaan Korupsi yang ada di Dinas Pendidikan Sumatera Utara tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 06/LHP/XVIII.MDN/2/2016 pada tanggal 5 Februari 2016.
“Ada paket pekerjaan fisik yang dinilai tidak sesuai dengan kontrak, dan terindikasi korupsi sehingga merugikan keuangan Negara,” terangnya.
Dia mengungkapkan, seperti proyek pekerjaan Pengaspalan Jalan menuju SLBN Tapanuli Selatan, dilaksankan oleh CV AB, berdasarkan surat perjanjian Nomor 093/3410/Subbag Umum/X/2015, Tanggal 5 Oktober 2015, senilai Rp.703.300.000, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 Hari Kalender yang dimulai pada, tanggal 5 Oktober 2015, dan berakhir tanggal 3 Desember 2015.
Berdasarkan hasil pemeriksan fisik oleh BPK-RI pada tanggal, 10 Desember 2015 sebutnya, bersama dengan PPTK, Kontraktor, dan Konsultan pengawas, diketahui terdapat kekurangan volume pada pekerjaan tersebut sehingga ada indikasi korupsi dalam pekerjaannya.
Kemudian lanjutnya, Proyek Pengaspalan Jalan Menuju SLBN Padang Lawas Utara, dilaksanakan, CV AB. Berdasarkan surat perjanjian Nomor 093/3412/Subbag Umum/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, senilai Rp.698.100.000, dengan jangka waktu pelaksanaan selaam 60 hari kalender yang dimulai pada tanggal 5 Oktober 2015, dan berakhir tanggal 3 Desember 2015.
Selain itu katanya lagi, berdasarkan hasil pemeriksan fisik oleh BPK pada tanggal 10 Desember 2015, bersama dengan PPTK, Kontraktor, dan Konsultan pengawas, diketahui, kemajuan pekerjaan baru mencapai 20%, hasil perhitungan menunjukan terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan tersebut sebesar Rp.301.720.601, sehingga ada indikasi korupsi dalam pekerjaannya.
Kemudian lagi sebutnya, Pembuatan jalan dan Drainase Lingkungan Pusat Layanan Autis dilaksanakan oleh CV KM, berdasarakan surat perjanjian Nomor 027/2815/Subbag Umum/IX/2014, tanggal 18 September 2014, senilai Rp.1.520.559.000, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 Hari kalender yang dimulai pada tanggal 18 september 2014, dan berakhir tanggal 16 November 2014,tidak ada addendum atas kontrak pekerjaan tersebut. Atas pekerjaan sebesar Rp.456.167.700, telah dibayarkan pada tahun 2014, sedangkan sisanya Rp.1.064.391.300, dibayar pada tahun 2015, sesuai SP2D nomor 534 ,Tanggal 8 April 2015.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksan fisik oleh BPK pada tanggal 14 Desember 2015, bersama dengan PPTK, dan Kontraktor, diketahui terdapat kekurangan Volume pekerjaan senilaiRp. 65.029.576, sehingga ada indikasi korupsi dalam pekerjaannya.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa.
“Dari beberapa permasalahan tersebut, Kami berharap KPK, serta Kejatisu dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara,yang notabene sebagai lembaga penegak hukum, segera melakukan penyelidikan, penyidikan serta menindak lanjuti laporan atas adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang kami sampaikan ini dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Oknum yang terlibat didalamnya,“ tegasnya.(TBC)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS