38919 KALI DIBACA

Fitra Sumut Minta KPK Tahan Seluruh Pejabat Terlibat Kasus Gatot

Fitra Sumut Minta KPK Tahan Seluruh Pejabat Terlibat Kasus Gatot
Direktur Eksekutif Fitra Sumut Rurita Ningrum
example banner
mediarealitas | Medan

 

Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Rurita Ningrum, meminta kepada Komisi Pemberatasn Korupsi (KPK), untuk segera menahan seluruh pejabat yang terlibat dalam kasus mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Karena, masih banyak nama yang telah disebutkan oleh mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai penerima uang suap pengesahan APBD atau interplasi, hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dikatakan Ruri, KPK diharapkan segera menuntaskan kasus suap yang telah menyeret sejumlah pejabat tinggi di Sumut itu. Pasalnya, banyak mantan anggota DPRD Sumut yang telah terbukti menerima uang suap namun belum ditindak tegas.

“Akan tetapi kita harus ingat tentang penerapan hukum pidana, bahwa uang suap yang bersumber dari korupsi baik pengembaliannya dilakukan sebelum penyidikan dimulai atau setelah dimulai, hal itu tidak akan menghapus tindak pidana yang dilakukan,” kata Ruri sebagaimana siaran pers diterima redaksi, Jumat (12/8/2016).

Menurut Ruri, kasus suap pengesahan sejumlah APBD dan LKPJ Sumut serta pembatalan hak interpelasi membuktikan bahwa budaya suap telah telah berjalan lancar di Sumut  hingga saat ini. Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari KPK sehingga Sumut dapat terbebas dari segala praktik tercela.

“Masyarakat harus mendapat kejelasan yang sejelas-sejelasnya. Sebab hal ini menyangkut moral dan nama baik Sumut yang kerap tersandera kasus korupsi,” pungkasnya.

Diketahui, KPK telah menahan belasan pejabat tinggi di Sumut terkait kasus pengesahan APBD dan LKPJ Pemprov Sumut serta pembatakan hak interpelasi. Teranyar, KPK telah menahan tujuh Anggota DPRD Sumut pada beberapa waktu lalu. Mereka adalah Muhammad Affan (PDIP), Zulkifli Effendi Siregar (Hanura), Zulkifli Husein (PAN), Parluhutan Siregar (PAN), Guntur Manurung (Demokrat), Bustami HS (PPP) dan Budiman Nadapdap (PDIP).

Informasi terakhir, Ketua KPK Agus Rahardjo juga menegaskan kalau pengembangan dan pendalaman kasus tersebut tak berhenti sampai pada tujuh tersangka yang baru ditahan. Bahkan, KPK tengah mendalami upaya peningkatan status Evi Diana selaku istri mantan Wagubsu yang ikut mengkoordinir penerimaan suap tersebut.

Sementara, tengku Erry Nuradi suami Evi Diana, adalah pejabat negara. Evi Diana sendiri juga wakil rakyat Sumut.BEgitu juga wakil Ketua DPRD kini ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman yang diharapkan segera ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh KPK.

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS