49319 KALI DIBACA

DPRDSU Minta Menhut Cabut Izin PT TPL dari Bumi Humbahas

DPRDSU Minta Menhut Cabut Izin PT TPL dari Bumi Humbahas
example banner

 

mediarealitas | Medan

Dinilai dapat membuat konflik baru ditengah-tengah masyarakat, Anggota DPRDSU Komisi A, Aduhot Simamora meminta Kementrian Kehutanan untuk segera mencabut izin Konsesi PT. Toba Pulp Lestari dari Bumi Humbahas. Dan, ini sesuai dengan pernyataan Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan dan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengkritik keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) beroperasi dikawasan Danau Toba.
“Masyarakat kawasan Danau Toba juga sepakat izin konsesi PT TPL dicabut dari bumi Humbahas dan lebih bagus hengkang dari Tapanuli atau direlokasi seperti usul pak Luhut,” katanya yang menyebutkan dirinya sedang menghadiri rapat dengan Kementrian Kehutanan di Jakarta.

Berbagai persoalan yang terjadi yang disebabkan PT TPL kata Aduhot sudah disampaikan kepada Menteri Kehutanan terutama mengenai kebijakan adendum dari Pemerintah yang mengeluarkan hutan ada pohon kemenyan dikeluarkan dari konsesi TPL.

“Menteri Kehutanan, terutama harus ada kebijakan adendum dari pemerintah yang juga mengeluarkan hutan yg ada pohon kemenyan dikeluarkan dari konsesi TPL,” ujarnya.

Lanjutnya, setelah beberapa tahun masyarakat menyampaikan persoalan PT TPL, baru Pemerintahan yang dipimpin Jokowi lah yang menampung keluhan masyarakat Humbahas, dan sepertinya harapan tersebut terbuka luas. “Sudah cukuplah bumi Tapanuli dikuras PT TPL selama ini,” katanya.

Sebelumnya, dikutip dari laman maritim.go.id. Rabu (24/8) Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengutarakan bahwa lingkungan hidup termasuk aktivitas PT Toba Pulp Lestari (TPL) mendapat sorotan. Ia juga mengatakan, bahwa masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh keramba ikan juga harus dibereskan.

“Toba Pulp Lestari (TPL) yang mengambil kayu dengan truk tronton juga harus dibereskan, karena merusak infrastruktur. Menurut perhitungan Kemenpupera, nilai tambah yang diberikan TPL hanya 2 kali, tetapi kerusakan yang ditimbulkan 16 kali,” kata Mentan Luhut yang saat ini menjabat sebagai Plt Menko ESDM.

Menurut dia, Isu lingkungan di atas hanyalah 1 dari 4 isu besar yang harus diatasi terkait proyek Danau Toba. “Tujuan dari semua ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kawasan Danau Toba. Saya berharap kita semua dapat saling bersinergi untuk kemajuan kampung kita bersama.

Kata Luhut, Presiden ingin lingkungan yang baik. Kedua, infrastrukturnya juga harus bagus. Ketiga harus ada investasi yang berasal dari swasta. Keempat, masyarakatnya harus disiapkan.

“Beberapa hal harus dibenahi agar proyek ini bisa segera berjalan, di antaranya adalah mempersiapkan masyarakat sekitar Danau Toba, karena untuk dapat mengatasi ke empat isu tersebut masyarakat harus bisa bersinergi dengan baik. Jangan sampai lingkungan hidup tidak baik, sehingga orang tidak mau datang kemari,” pungkasnya.(TBC)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS