39119 KALI DIBACA

DPRD Medan Desak Pemko Terbitkan Perwal TPI

DPRD Medan Desak Pemko Terbitkan Perwal TPI
example banner
Sejumlah Perda ‘Parkir’ di Mendagri
 
mediarealitas | Medan,
Anggota Komisi D DPRD Medan Drs Daniel Pinem mendesak Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) soal turunan Perda Pemko Medan tentang retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sehingga, Perda dapat diterapkan sesegera mungkin demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan.
 
“Walikota diminta cepat respon menerbitkan Perwal pelaksanaan Perda TPI. Kita prediksikan dengan terlaksananya Perda TPI akan dapat menambah PAD hingga miliaran rupiah per tahun. Perda TPI sudah sejak tahun 2014 kita setujui, tapi hingga saat ini belum terlaksana, “ ujar Daniel politisi PDI P ini.
 
Dikatakan Daniel, Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan selaku SKPD yang menjalankan Perda tersebut supaya proaktif terkait turunan Perda. Distanla harus mempersiapkan SDM dan terlebih dahulu sosialisasi sehingga pelaksanaan Perda dapat berjalan baik. Begitu juga dengan Pemko Medan supaya menjemput bola beberapa Perda yang belum mendapat persetujuan dari Mendagri namun sudah disahkan DPRD-Pemko Medan.
 
Seperti diketahui beberapa Perda yang telah disahkan DPRD-Pemko Medan namun masih parkir di Depdagri yakni, belum terlaksana seperti Perda tera tera ulang, Perda izin gangguan, Perda kesehatan, Perda pemeriksanaan alat pemadam kebakaran, Perda pengendalian menara dan Perda perubahan pajak hiburan.
 
 
           
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Ir Ahyar kepada wartawan, Selasa (9/8) mengaku Perda TPI baru saja mendapat persetujuan Mendagri yakni Perda No 4 Tahun 2016.
 
Dikatakan Ahyar, pihaknya saat ini sedang menyusun Perwal dengan melibatkan pelaku usaha penangkapan  ikan. Dan nantinya pihaknya melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan nelayan.
 
Dtambahkan, penerapan Perda difokuskan kepada TPI Gabion Belawan, TPI Bagan Deli dan TPI Nelayan Indah. Ahyar yakin melalui Perda itu nantinya dapat meningkatkan PAD sekaligus kesejahteraan perekonomian nelayan.       
 
Sebagainana diketahui, dalam salah satu Pasal menyebutkan, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 4 % dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelalng di TPI. Retribusi dibebankan kepada bakul selaku pembeli ikan dengan ketentuan 2 % untuk Pemko dan 2 % untuk penyelenggara pelelangan ikan dan dana peningkatan nelayan.
example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS