79919 KALI DIBACA

Jokowi Ingatkan Lima Hal yang tak Bisa Dipidanakan

Jokowi Ingatkan Lima Hal yang tak Bisa Dipidanakan
Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada Kapolda dan Kajati se Indonesia. Selasa (19/7)
example banner

mediarealitas | Jakarta

 

Presiden Joko Widodo menegaskan, ada lima hal yang tidak bisa dipidanakan bagi Kepala Daerah yang sedang menjalankan roda pembangunan. Hal ini mengingat, masih banyak Bupati,Walikota dan Gubernur yang mengeluhkan terkait ini.

Penegasan ini disampaikan Jokowi  saat mengumpulkan Kapolda dan Kejati seluruh Indonesia, Selasa (19/7) di Istana Negara. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mengevaluasi intruksinya satu tahun lalu soal 5 hal yang tak bisa dipidanakan.

“Pagi ini sengaja saya kumpulkan Kapolda dan Kejati se-Indonesia, untuk mengevaluasi perintah saya satu tahun lalu pada saat di Bogor..”ujarnya

Intruksi pertama adalah kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga sama tidak bisa dipidanakan. Polri dan Kejaksaan harus bisa bedakan tindakan yang betul-betul pidana atau nyolong dalam bahasa Jokowi.

“(Ketiga), Saya kira aturan di badan pemeriksa keuangan jelas mana yang pengembalian mana yang tidak. Kerugian BPK diberi peluang 60 hari ini juga harus dicatat,” lanjut Jokowi.

Keempat, kerugian negara yang bisa dipidanakan harus konkret, tidak mengada-ada. Kelima, tidak diekspose ke media secara berlebihan sebelum dilakukan penuntutan.

“Evaluasi perjalanan setahun ini saya masih banyak sekali dengar tidak sesuai dengan yang saya sampaikan. Kita harus kawal pembangunan sebaik-baiknya di kabupaten/kota, provinsi termasuk di pusat, sehingga hal-hal yang tadi saya sampaikan agar betul-betul jadi perhatian,” terang Jokowi.

Pertemuan Jokowi dengan Kapolda dan Kajati itu kemudian berlangsung tertutup dari media. Pukul 10.40 WIB acara masih berlangsung.

Dalam pertemuan ini, hadir Kapolda dan Kajati se-Indonesia. Hadir juga Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Jaksa Agung HM Prasetyo, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno dan lainnya. (dtk)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS