61519 KALI DIBACA

Herri Zulkarnain Hutajulu : Kapolri Harus Reformasi SDM Polisi

Herri Zulkarnain Hutajulu : Kapolri Harus Reformasi SDM Polisi
Sekjen Divisi Pro Rakyat DPP Partai Demokrat, Herri Zulkarnain Hutajulu
example banner

mediarealitas I MEDAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Jenderal Pol Tito Karnavian menjadi Kepolisian RI Polri (Kapolri). Tito dilantik menggantikan seniornya Jenderal Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/7).

Untuk itu Kepala Kepolisian (Kapolri) Tito Karnavian  dan jajaran Mabes Polri dihimbau perlu untuk membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi baik di Kepolisian Daerah (Polda) hingga ke Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh indonesia khususnya di Sumatera Utara (Sumut) sebab banyak yang tidak mengayomi masyarakat. Seringkali keluhan muncul karena rendahnya kualitas dan integritas SDM Polisi, khususnya di kota-kota kecil dalam pelayanan hukum.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Divisi Pro Rakyat DPP Partai Demokrat, Herri Zulkarnain Hutajulu kepada wartawan di Medan, Rabu (13/7).

Untuk itu, lanjutnya Kapolri harus terus mendorong Reformasi di tubuh Polri. Karena jika kualitas dan integritas SDM Polri terus mengalami penurunan dalam memberikan pelayanan dan mengayomi masyarakat, itu sama dengan Reformasi Polri mengalami kegagalan.

“Kedepan, SDM Polri kualitasnya harus lebih baik, bukan tambah menurun, “kata Herri yang juga merupakan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan.

Dalam kaitan tersebutlah,sambung anggota Komisi A itu,  Kapolri perlu sesegera mungkin melakukan pembenahan SDM-SDM Kepolisian diberbagai jenjang kepangkatan. Serta harus benar-benar meningkatkan disiplin, kemampuan akademisi, teknis dan integritas SDM Polri dalam menjalankan perannya selaku penegak hukum. Jangan sampai citranya jadi rusak sehingga kepercayaan rakyat menjadi hilang.

Reformasi di tubuh Polri, menurutnya harus dilanjutnya secara menyeluruh, konsisten dan berkelanjutan.

“Reformasi itu harus dimulai Polri sejak proses rekrutmen, selama pembinaan jenjang karier sehingga mampu menyaring dan menghasilkan putra-putra terbaik di negeri ini untuk menjadi Polri sejati dan Bhayangkara negara,” sebutnya.

Layanan Berbasis Teknologi

Diketahui, setelah dilantik menjadi Kapolri, salah satu program Tito sebagai Kapolri nantinya adalah akan mengintensifkan layanan publik berbasis tehnologi informasi yang lebih mudah diakses masyarakat (melalui gatget) guna menghubungi pihak kepolisian, dengan harapan mendapat pelayanan yang cepat.

Menyikapi itu, Herri menyebutkan rencana program kerja yang akan dilakukan Kapolri merupakan langkah maju, dalam memaksimalkan program tersebut. Namun, untuk mengoptimalkan rencana kerja itu,  Kapolri diminta hendaknya mampu mengoptimalkan terlebih dahulu sumber daya manusia (SDM).

“Artinya, yang kita ragukan adalah SDM Polrinya yang belum sanggup untuk mengerjakannya, karena selama ini ada nomor pengaduan polisi, tapi tidak diangkat bahkan tidak aktif, makanya SDM polisinya dulu yang direformasi,” katanya.

Menurut Herri  bila ada pelayanan lewat gadget tidak dilakukan oleh Kepolisian tingkat bawah (Polsek), maka pimpinan Polri harus mengambil tindakan tegas.

Selain itu, bila ada polisi yang benar-benar melaksanakan tugas tersebut dengan baik harus diberi reward (penghargaan). Supaya ada kesan nyata bahwa Komjen Tito benar-benar akan mereformasi tubuh Polri, sehingga tidak ada kesan hanya untuk pencitraan dan ada semangat Polri untuk melaksanakannya.

“Hendaknya, sebelum program kerja calon Kapolri direformasi, semestinya SDM polisinya dulu direformasi, diberi pendidikan dan pelatihan (diklat). Selain itu mental personel polisi juga harus benar-benar sudah direformasi, barulah program calon Kapolri bisa berjalan dengan baik. Sifat melayani dengan baik oleh Polri harus lebih ditingkatkan. Kalau ini bisa terlaksana, kejadian-kejadian kejahatan bisa diminimalisir,” tandasnya. (rom)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS