45619 KALI DIBACA

Ada Nuansa Politis Dalam Penangkapan Ramadhan Pohan

Ada Nuansa Politis Dalam Penangkapan Ramadhan Pohan
example banner

mediarealitas I Medan

Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu menilai jemput paksa yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) terhadap Plt Ketua DPC Partai Demokrat Medan Ramadhan Pohan dengan status tersangka dugaan penipuan/penggelapan berlebihan. Bahkan dia merasa ada nuansa politik dalam penanganan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada mantan calon Walikota Medan 2015 dari Partai Demokrat itu.

“Saya kira ini dipolitisir sehingga menjadi besar. Jemput paksa terkesan dipaksakan,” kata Burhanuddin, Rabu (20/7), menyikapi proses penanganan hukum terhadap Ramadhan Pohan oleh penyidik Polda Sumut.

Informasi diperolehnya, Ramadhan selama ini kooperatif menghadapi laporan dugaan penipuan yang dituduhkan. Hadir dan diperiksa sebagai saksi dan hadir juga pada saat konfrontir dengan pengadu.

Sedangkan ketidakhadiranya memenuhi panggilan penyidik dikarenakan kurang sehat. Tidak memaksakan hadir saat dipanggil untuk pemeriksaan juga melalui konsultasi dengan kuasa hukum. Tidak hadir juga setelah berkonsultasi dengan kuiasa hukum. Kuasa hukum juga memberikan pendapat, bahwa jika tidak sehat, pemeriksaan tidak bisa diteruskan. Panggilan dan situasi kesehatan itu juga dikomunikasikan kuasa hukum dengan penyidik.

“Saya kaget (terkejut) dengar informasi itu. Jemput ke Jakarta itu perlu cost (biaya) besar. Pertanyaannya, apakah ada dananya masuk dalam APBN, atau ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Masih penuh tandatanya,” katanya.

Dia mengatakan, jika kasus itu dipolitisir, yang dirugikan adalah Partai Demokrat. Namun, Burhan tidak menyebutkan siapa yang menjadi penyerang dan mempolitisir kasus tersebut.

“Tolong cari tahu. Siapa. Kasih tahu ke saya,” katanya ketika ditanya siapa yang diduga pihak di belakang kasus itu.

Kesempatan itu, Burhanuddin berharap, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana. Penyidik menghadirkan saksi-saksi yang akurat sesuai dengan aduan. Menurutnya, tim pemenangan dan penanggungjawab saksi pemilihan seharusnya turut dimintai keterangan, jika tudingan adanya penipuan uang untuk kepentingan Pilkada.

“Saya berharap ranah hukum melalui proses hukum. Jangan ranah hukum dijadikan umpan ke ranah politik,” katanya. (syah/tbc)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS