38519 KALI DIBACA

Tak Dihadiri Ketua DPRD Medan, Ranperda Lalin ‘Tak Jelas’

Tak Dihadiri Ketua DPRD Medan, Ranperda Lalin ‘Tak Jelas’
Gedung DPRD Kota Medan

mediarealitas I Medan

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum kembali tertunda  Selasa (21/6). Kali ini ketidakhadiran Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung menjadi penghalang pengesahan tersebut.

Ketua Pansus Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum DPRD Medan, Ilhamsyah, mengaku heran kenapa kembali diskors pengesahan ranperda ini. Pihaknya menegaskan sudah bekerja optimal guna membuat regulasi dimaksud.

“Sebagai ketua pansus saya sudah bekerja sebagaimana mestinya. Pendapat akhir fraksi-fraksi kemarin (Senin, Red) diskors tetapi tidak tahu apa penyebabnya. Kalau sampai situ saya tidak paham,” ujar politisi Golkar ini kepada wartawan usai sidang paripurna.

Sebelumnya pada paripurna Senin (20/6) kemarin, pengesahan ranperda ini diskors lantaran Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tidak hadir. Alhasil rangkuman pendapat akhir seluruh fraksi DPRD Medan diserahkan Ketua DPRD Henry Jhon kepada Wakil Wali Kota Akhyar Nasution didampingi Sekda Syaiful Bahri.

Ilham mengaku tidak mengerti penyebab lambatnya disahkan regulasi tersebut. “Saya kan bukan pimpinan, dan kami merasa sudah bekerja maksimal untuk menuntaskan ranperda ini,” tambahnya.

Disinggung bahwa fakta hari ini beragam persoalan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan umum belum bisa terselesaikan, Ilham menekankan semua itu sudah diatur dalam regulasi tersebut. “Jadi persoalan itu sudah terpenuhi. Dalam pembahasan pansus ranperda itu terdiri 24 bab dan 202 pasal. Tidak ada yang kurang satu pun, di dalam sudah terkover semua,” anggota Komisi D DPRD Medan itu.

Menurut dia, mengenai sektor retribusi parkir, sangat disayangkan selama ini pendapatan asli daerah (PAD) tidak terhimpun maksimal. Padahal banyak bangunan-bangunan potensial di kota ini yang dapat menyerap retribusi dari sektor tersebut.

Disamping itu Ilham juga sependapat dengan pandangan akhir fraksi para koleganya kemarin. Di mana lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan yang perlu dilakukan evaluasi mulai dari sumber daya manusianya, meliputi jumlah personel kompetensi dan integritasnya. Demikian juga kesiapan sarana dan prasarananya.

“Kemudian guna memperlancar arus lalu lintas perlu dilakukan penataan dan penertiban parkir di tepi jalan umum; seperti tata cara parkir, pembuatan larangan parkir pada ruas-ruas jalan tertentu yang rentan dengan kecamatan. Jangan karena kepentingan PAD hal ini tidak ditertibkan,” katanya.

Yang tak kalah penting ialah penertiban terminal liar dan sanksi terhadap oknum yang tidak mematuhi aturan. Seperti bus AKAP, AKDP dan angkutan umum lainnya harus ditendak tegas. “Pemko juga kita minta segera menata kembali trayek angkutan jalan umum yang sedang beroperasi saat ini, serta dalam rangka melayani trayek utama yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengakui pengesahan kembali diskors lantaran Ketua DPRD berhalangan hadir. “Kan tadi sudah diberitahukan kalau penundaan karena (ketua dewan) berhalangan hadir,” katanya kepada wartawan . (rom)

Subscribe

MEDIA REALITAS