96019 KALI DIBACA

PGRI Medan Pertanyakan Sertifikasi Guru Honor

PGRI Medan Pertanyakan Sertifikasi Guru Honor
Teks : Ketua Komisi B DPRD Medan, Surianto

mediarealitas I Medan

Sejumlah perwakilan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan pada, Kamis ( 16/6) menemui  Komisi B DPRD Kota Medan, terkait persoalan nasib 5000-an tenaga guru honorer  disekolah-sekolah negeri terhadap sertifikasi yang dimiliki para guru.

“Kedatangan kami kesini  (DPRD Kota medan) hanya ingin meminta dorongan kepada Komisi B bagi 5000-an tenaga honorer di sekolah negeri,”jelas Wakil Ketua PGRI Sumatera Utara, Ramlan Tarigan didampingi Ketua PGRI Medan Abdul Rahman Siregar, Kamis (16/6) diruang Komisi B.

Satu hal ditambahkan Ramlan, pihaknya berharap anggota DPRD Kota Medan dapat mendorong kepada Walikota Medan (Dzulmi Eldin) untuk segera menerbitkan SK Walikota bagi 5000-an tenaga guru honor di sekolah negeri.
Karena, menurut Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan tersebut, dengan SK Walikota tersebut, sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi tanpa membebani APBD Kota Medan.

Menanggapi hasil pertemuan itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Surianto didampingi anggota Komisi Rajuddin Sagala bahwa upaya yang diajukan PGRI dinilai sangat dilemma, karena bila sudah di SK guru-guru ini  akan menuntut gaji UMK sesuai ketentuan Dinas Sosial Tenaga Kerja (dinsosnaker). “Belum lagi menjadi beban APBD, jadi hal ini harus disikapi secara arif,”seru Ketua Fraksi Partai gerindra ini.

Surianto menambahkan sebelum terbit SK Walikota tersebut Pemerintah Kota (Pemko) Medan sudah harus mempersiapkan kebijakan yang tidak membebani APBD, seperti melalui fakta integritas agar tak menuntut UMK , mengingat SK Walikota tersebut sebagai syarat sertifikasi. (rom)

Subscribe

MEDIA REALITAS