35519 KALI DIBACA

Bangunan di Jl Kejaksaan Langgar Izin dan Jalur Hijau, TRTB Harus Tegas

Bangunan di Jl Kejaksaan Langgar Izin dan Jalur Hijau, TRTB Harus Tegas
Bangunan di Jl Kejaksaan Langgar Izin dan Jalur Hijau
mediarealitas | Medan,
Anggota Komisi D DPRD Medan Ir Sahat B Simbolon minta Dinas TRTB Kota Medan harus berani menindak tegas bangunan melanggar izin dan memberi sanksi berat kepada pemilik bangunan yang menyalah di kota Medan. Tindakan tegas dinilai sangat perlu guna memberikan efek jera serta menjaga estetika kota.
 
“Pemko Medan dalam hal ini Dinas TRTB kita ingatkan harus berani dan jangan dikendalikan pihak pengembang (developer) terkait pendirian bangunan. Dinas TRTB harus tegas untuk mengatur estetika kota yang saat ini dinilai semakin  semrawut,” ujar Sahat Simbolon kepada wartawan, Minggu (12/6) menyikapi maraknya bangunan melanggar izin di kota Medan.
 
Menurut Sahat Simbolon selaku politisi Gerindra ini, kota Medan semakin dipadati bangunan yang melanggar izin bahkan sudah merusak keindahan kota. Selain itu kata Sahat, Pemko Medan dipastikan mengalami kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Surat izin mendirikan bangunan (SIMB).      
     
Untuk itu, petugas Dinas TRTB harus melakukan pengawasan maksimal dan bertindak tegas untuk penyelamatan PAD dan keindahatn kota. “Jangan seperti selama ini, Dinas TRTB terkesan mengikuti keinginan pihak pengembang dan mengesampingkan aturan,”, sebut Sahat.
 
Seperti halnya kata Sahat, bangunan di Jl Kejaksaan depan kantor KPU Medan, bangunan megah berdiri tanpa penindakan Dinas TRTB. Pada hal kata Sahat, diduga bangunan tersebut melanggar SIMB, rolilen dan jalur hijau.
 
Terkait hal itu, Sahat mendesak Dinas TRTB agar membongkar bangunan tersebut dan disesuaikan ketentuan yang berlaku. Dalam pantawan wartawan, kondisi bangunan berlantai 3 persis di pinggir sungai dan ditutupi pagar seng. Izin yang terpampang hanya 2 unit sementara di lapangan hanya 2 unit.
 
Selanjutnya, Sahat mengatakan, pemilik bangunan dan Dinas TRTB akan segera dipanggil guna dimintai keterangan terkait pendirian bangunan. Komisi D nantinya akan merekomendasikan hasil rapat degar pendapat terkait tindakan/sanksi yang diberikan.

Subscribe

MEDIA REALITAS