64719 KALI DIBACA

Mendagri : Sebelum Enam Bulan Dilarang Melakukan Rotasi Jabatan

Mendagri : Sebelum Enam Bulan Dilarang Melakukan Rotasi Jabatan
example banner

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah melaksanakan pelantikan tahap pertama Gubernur, Bupati dan Walikota. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada para kepala daerah yang baru dilantik untuk mencermati pasal 162 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak memperbolehkan kepala daerah yang baru melakukan pergantian pejabat sebelum enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Jika ada kepala daerah yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu, kata Tjahjo, akan mendapat sangsi. “Ya kita ingatkan tahap pertama, peringatan pertama kedua ya ketiga ada saksi-saksi dari MenpanRB juga ada,” ujar Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (24/2).

Ia menambahkan, untuk sangsi kepala daerah yang melanggar memang prosedurnya bertahan tidak langsung diberhentikan. Ia menjelaskan jika tahap pertama hanya teguran, dan kedua tertulis setelah itu baru bisa pemberhentian.

“Tertulis dulu dong , tahapan tertulis baru (jika masih bandel,-red) bisa hingga pemberhentian jabatan,” terang Tjahjo.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono mengatakan, jika hal itu terjadi maka seorang kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah. Konsekuensinya, kata Sumarsono, adalah biaya gaji serta tunjangan tidak sah dan akan dikembalikan ke negara. “Dibatalkan, dan kami nilai tidak sah langgar aturan,” kata Sumarsono.

Ironisnya, Mendagri sebelumnya memperbolehkan rotasi jabatan PNS sebelum enam bulan meski bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2015. Bagi Tjahjo pergantian PNS sebelum enam bulan secara prinsip tidak bertentangan, meski khusus pergantian untuk eselon II sudah ada aturan dan mekanismenya sehingga harus mematuhi sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pada prinsipnya, ini boleh. Tapi untuk eselon II kan harus ada mekanismenya (dalam UU,-red) ASN,” kata Tjahjo saat ditemui di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (22/2).

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS