96619 KALI DIBACA

DPRD Medan Tolak Program Kantong Plastik Berbayar

DPRD Medan Tolak Program Kantong Plastik Berbayar
Pemko Medan Persiapkan Perwal
Medan | mediarealitas
Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MLHK) Siti Nurbaya Bakar terkait program larangan menggunakan kantong plastik saat berbelanja ditolak keras untuk diberlakukan di kota Medan. Menurut wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga SE, keharusan membayar Rp 200 bagi pengguna plastik saat berbelanja dinilai sangat keliru dan memberatkan konsumen.
“Nilainya memang tidak seberapa, tapi itu sangat membebani masyarakat kecil. Lagi pula patut dipertanyakan jaminan penggunaan dana yang dikutip. Alasan peruntukan dana yang dikutip untuk bantuan sosial dipastikan sarat penyimpangan,” tegas Ihwan Ritonga saat ditanya usai rapat paripurna DPRD Medan, Senin  (22/2).
Masih menurut politisi Gerindra ini, disisi lain alasan MLHK membuat kebijakan untuk meminimalisir volume sampah sangat tidak masuk akal. Karena bagi sebahagian masyarakat bukan karena nilai Rp 200 lantas tidak menggunakan plastik. “Seharusnya, pemilik usaha toko atau pemilik swalayan (ritel modern) dilarang agar tidak menyiapkan kantong plastik. Maka setiap konsumen akan menyiapkan tempat belanjanya masing masing,” tandas Ihwan.
Sementara itu Kadis Kebersihan Kota Medan Endar Sutan Lubis saat ditanya wartawan menyebutkan pihaknya belum menerima surat edaran tersebut.  Endar mengaku belum tahu untuk pelasanaan seperti apa. Namun terkait tujuan untuk tujuan meminimalisir volume sampah di Medan dapat terlaksana jika kebijakan MLHK diberlakukan.
“Kita setuju dengan kebijakan itu, tapi harus didukung Perwal”, kata Endar seraya mengaku tidak mengetahui seberapa banyak volume sampah plastik setiap harinya di kota Medan.
Sementara itu Sekda Kota Medan Syaiful Bahri ketika ditanya wartawan mengaku sudah menerima surat edaran MLHK. Namun, kebijakan itu belum diuji coba di kota Medan. Selanjutnya kata Syaiful, pihaknya akan melakukan rapat dinas antara beberapa SKPD Pemko Medan membahas kebijakan pemerintsah pusat.
Sebagai mana diketahui MLHK Siti Nurbaya Bakar sudah resmi mengeluarkan kebijakan tersebut dan sejak 21 Februari 2016 lalu sudah melakukan uji coba di 21 kota di Indonesia. Untuk Pemda DKI  Jakarta diberlakukan bayar Rp 5.000 bagi konsumen yang menggunakan kantong plastik.
Adapun aturan terkait kantong plastik untuk belanja itu tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Di dalam aturan itu, disepakati kantong plastik berbayar Rp 200 sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Aturan itu akan diuji coba selama enam bulan.(LR)

Subscribe

MEDIA REALITAS