43819 KALI DIBACA

Bawaslu Larang Kepala Daerah Terpilih Mengganti Pejabat Daerah

Bawaslu Larang Kepala Daerah Terpilih Mengganti Pejabat Daerah

Walau sudah dinyatakan resmi menjadi kepala Daerah yang bersangkutan tidak bisa atau dilarang mengganti maupun mengangkat Apratur Sipil negara (ASN) atau PNS. Karena, persoalan politik Pilkada sudah sampai kepada birokrasi daerah.

Hal itu dikatakan Pimpinan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Daniel Zuchron. Menurutnya,  kendati telah resmi menjadi Kepala Daerah,bukan berarti bisa semena-mena mengganti. “Dilarang, tidak boleh ada rotasi apapun setelah terpilih,” kata Daniel saat dikonfirmasi, Senin (22/2).

Daniel menjelaskan, kepala daerah terpilih dilarang mengganti strutkur ASN sebelum dan sesudah terpilih menjadi kepala daerah. Karena, persoalan politik Pilkada sampai kepada birokrasi daerah.

“Seharusnya birokrasi netral, dan jangan kemudian menjadi alat pemenangan kekuasan. Oleh karena itu, UU Pilkada mengatur hal ini, kalau terjadi seperti sekarang laporkan saja,” tegas Daniel.

Oleh karenanya, Daniel menghimbau pada semua pihak agar menyadari bahwa birokrasi daerah sangat rentan menjadi korban sekaligus pelaku dari tidak netralnya Aparatur Sipil Negara.

“Semua pihak harus memperhatikan hal ini. Karena meskipun sudah dilantik, tidak vakum karena ada hukum yang berlaku di soal netralitas birokrasi sampai pada pasca pelantikan,” paparnya.

Selaku komisioner Bawaslu, Daniel mendorong pada masyarakat dan berbagai pihak bahwa pelantikan kepala daerah bukan akhir segala rentetan tahapan Pilkada.

“Justru merupakan pintu masuk untuk menilai apakah betul janji kepala daerah terpilih tidak melakukan kooptasi terhadap birkokrasi, ya harus dibuat bukti. Jangan takut melaporkan ke Bawaslu,” tegasnya. (B4)

Subscribe

MEDIA REALITAS