43719 KALI DIBACA

Reklame Menyalah Harus Dibabat Habis, Keluarkan Perda Baru

Reklame Menyalah Harus Dibabat Habis, Keluarkan Perda Baru
example banner


 
Medan | mediarealitas
Anggota DPRD Medan Zulkifli Lubis yang tergabung dalam pansus reklame menegaskan agar Pemko Medan segera membabat habis  seluruh papan reklame yang melanggar aturan berdiri di 14 titik daerah terlarang. Untuk penataan reklame selanjutnya membutuhkan Perda baru.   
 
“Jika ada billboard yang berdiri di daerah terlarang supaya terlebih dulu dibongkar/dikosongkan karena sudah jelas melanggar ketentuan. Jangan terbuai akan bayar pajak karena sudah jelas menyalah. Jika harus dimungkinkan daerah tersebut diperbolehkan berdiri reklame, itu urusan selanjutnya tentu setelah direvisi Perda,” tegas Zulkifli saat mengikuti rapat pansus reklame dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Sumut di ruang banggar DPRD Medan, Rabu (11/11).
Sembunyikan pesan asli
 
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Reklame Landen Marbun, berjalan alot karena utusan P3I Niko Sihombing minta agar papan billboard yang berdiri di 14 titik daerah terlarang jangan dibongkar dulu. “Kami minta tenggat waktu 2 tahun baru reklame tersebut dapat dibongkar. Kami akan berusaha membayar retribusi pajak terhutang,” pinta Niko berkelit.
 
Mendengar usulan pengusaha reklame, langsung saja anggota pansus reklame Zulkifli menampik usulan itu. “Reklame di 14 titik daerah terlarang dan reklame yang menyalah lainnya harus dibongkar habis. Tidak mungkin bayar pajak karena illegal. Lagi pula jika itu dibiarkan akan muncul persoalan lebih parah lagi,” cetus politisi PPP ini.
 
Senada dengan anggota pansus yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Medan Abdul Rani ikut menimpali permintaan P3I untuk tenggat waktu 2 tahun supaya dikaji dulu. “Permintaan P3I sah sah saja sebagai masukan, cuman tidak memungkinkan. Tapi bisa saja sebagai bahan pertimbangan pansus,” sebut Rani.
 
Sama halnya anggota pansus Boydo HK Panjaitan mengatakan, agar penertiban papan reklame yang berdiri didaerah terlarang di kota Medan supaya ditertibkan. “Langkah pertama harus berani membongklar reklame yang menyalah. Pemko harus tegas, selanjutnya baru dilakukan kerjasama dengan P3I untuk melakukan pembenahan reklame di kota Medan. Kita akui, jika kerjasama dilakukan akan lebih baik,” aku politisi PDI P ini.
 
Lain halnya dengan anggota pansus reklame Parlaungan Simangunsong, menyarankan agar ke depan penerbitan izin reklame harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi/sertifikat dari badan usaha.
 
Pada kesempatan itu, Parlaungan juga menyampaikan beberapa contoh pelanggaran pendirian reklame yang jelas melanggar aturan namun berdiri bebas. Seperti di papan reklame depan gereje Sudirman dan reklame depan rumah dinas Walikota Medan. “Reklame itu kita harapkan supaya segera dibongkar,” pinta politisi Demokrat ini.
 
Ketua pansus Landen Marbun menyebutkan seluruh pendapat yang disampaikan P3I sangat dimungkinkan sebagai bahan pertimbangan pansus. Landen menyebutkan untuk rapat selanjutnya (Kamis-hari ini) pansus akan mengadirkan 4 SKPD seperti Dinas Pertamanan, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB), Dinas Pendapatan dan Dinas Badan Pelayanan Perizinan terpadu (BPPT) Kota Medan. (LR)
example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS