45019 KALI DIBACA

Parkir Ilegal di Centre Point Disoal DewanParkir Ilegal di Centre Point Disoal Dewan

Parkir Ilegal di Centre Point Disoal DewanParkir Ilegal di Centre Point Disoal Dewan
Medan | mediarealitas
DPRD Medan mempertanyakan sikap Pemko Medan terkait pengutipan parkir ilegal di Centre Point. Dewan menuding Pemko Medan terkesan melakukan pembiaran terhadap pengelolaan parkir ilegal di pusat perbelanjaan maha mega tersebut.
 
“Bagaimana tindakan Pemko Medan terhadap pengutipan parkir illegal dan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Perda. Baik itu di jalan umum maupun areal pemerintah dan swasta,” ujar anggota DPRD Medan Ir Maruli Tua Tarigan selaku juru bicara fraksi Persatuan Nasional (Panas) saat pemandangan umum terhadap ranperda perubahan atas Perda No 10 tahun 2011 tentang pajak parkir.
 
Bukan itu saja, Maruli Tua mendesak keseriusan sikap Pemko Medan untuk menyelesaikan masalah kutipan parkir liar. Dikatakan, masyarakat sudah semakin resah dengan maraknya parkir liar di kota Medan. Begitu juga masyarakat semakin takut mengadukan masalah parkir liar sebab kerap mendapat ancaman dari pihak tertentu.
 
Selain itu, Maruli Tua juga mempertanyakan hasil kutipan parkir selama ini dari penyelenggaraan yang tidak merupakan objek pajak seperti kantor pemerintah Dinas Pendidikan, RS Pringadi, kantor Dinas TRTB dan instansi lainnya. Kemana hasil kutipan selama ini dan bagaimana tindakan selanjutnya.
 
Sama halnya fraksi Demokrat DPRD Medan, melalui juru bicaranya Drs Herri Zulkarnain Hutajulu mengatakan, rencana kenaikan perubahan tarif parkir hendaknya diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Begitu juga dengan perda yang akan direvisi kiranya diatur perlindungan terhadap konsumen dengan pemberlakuan asuransi perparkiran.
 
Sedangkan dalam pemandangan umum fraksi PDI P melalui juru bicaranya Hj Umi Kalsum menyampaikan, kiranya Pemko Medan lebih fokus dan serius menertibkan titik titik parkir potensial di kota Medan. begitu juga dengan ketegasan terkait penertiban parkir liar diyakini akan meningkatkan sumber PAD parkir tanpa melakukan kenaikan tarif.
 
Bahkan, Umi Kalsum menuding adanya praktik kolusi antara pengelola parkir di gedung dengan oknum petugas. Sehingga kutipan pajak parkir tidak maksimal disetorkan ke kas daerah. Dalam hal ini fraksi PDI P meminta data resmi titik pengelolaan parkir di kota Medan berikut bukti setoran pajak parkir.(LR)
example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS