43319 KALI DIBACA

Prihatin, Honor Pegawai RS Pirngadi Rp 950 Ribu

Prihatin, Honor Pegawai RS Pirngadi Rp 950 Ribu

 

Medan | mediarealitas
Anggota komisi B DPRD Medan mengaku prihatin mengetahui 710 orang tenaga honor di RS Pirngadi Medan hanya menerima honor Rp 950 ribu per bulan. Parahnya lagi ke seluruh pegawai honor tersebut tak satu pun masuk asuransi Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS).   
 
“Kita Prihatin, tenaga pegawai hanya terima honor sebesar Rp 950 ribu per bulan. Bagaimana mungkin kerja bagus serta memberikan peningkatan pelayanan kalau hanya terima honor yang sangat minim. Ini perlu dikaji bersama, minimal Upah Minimal Kota (UMK)”, kesal sekretaris Komisi B Bahrumsyah saat rapat pembahasan P APBD Pemko Medan Tahun 2015 di ruang komisi D DPRD Medan, Senin (24/8). Rapat ini dipimpin Ketua Komisi B Irsal Fikri didampingi Jumadi, Edward Hutabarat, Beston Sinaga, Ubay Dilla, Yusuf,  Modesta Marpaung dan Mulia Asri Rambe.    
 
Ditambahkan Bahrumsyah, Direktur RS Pringadi supaya serius melakukan penambahan honor. Apalagi kata politisi PAN ini, jaminan kesehatan terhadap seluruh pegawai honor harus lebih prioritas. “Manajemen RS Pringadi diharapkan supaya transparan dengan kondisi yang sebenarnya demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien”, ujar Bahrumsyah.
 
Masih kata Bahrumsyah, mengingat status RS Pirngadi Medan yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan kualitas pelayanan jangan sampai menurun. Apalagi kondisi saat ini, sebut Bahrumsyah pasien RS Pirngadi sudah mulai menurun, hal itu harus disikapi dengan serius supaya jangan kala bersaing dengan rumah sakit swasta hanya karena pelayanan yang kurang baik. “Untuk itu belanja pegawai di RS Pirngadi harus diperhatikan,” terangnya.
 
Sementara itu Beston Sinaga menekankan kepada Dirut Pringadi, Edwin supaya lebih transparan terkait penggunaan anggaran. Sehingga segala sesuatu yang masalah dapat dikomunikasikan mencari solusi. “Bagaimana kondisi sebenarnya dan Apa yang hendak dilakukan, antara pihak RS Pirngadi dan komisi B dapat bekerjasama. Kami tidak ingin konstituen kami terlantar di RS Pringadi yang merupakan milik Pemko Medan,” ujar Beston.
 
Sementara itu, Direktur RS Pirngadi Edwin menanggapi gaji tenaga honorer yang tidak mencapai UMK kepada wartawan mengatakan, karena kondisi keuangan RS Pirngadi yang tidak memungkinkan. “Kondisi keuangan kita belum mencukupi. Jika nantinya penambahan honor harus diambil dari APBD, itu harus melalui persetujuan dewan”, terang Edwin.
 
Terkait masalah transparansi anggaran, Edwin mengaku tetap berupaya menjelaskan apa adanya tentang kondisi RS Pirngadi dan mengharap masukan dari dewan terkait upaya peningkatan  pelayanan.(LR)

Subscribe

MEDIA REALITAS