37419 KALI DIBACA

Hanya Terealisasi 18 persen Serap APBD. Kadisosnaker Medan Dinilai Lamban

Hanya Terealisasi 18 persen Serap APBD. Kadisosnaker Medan Dinilai Lamban

Medan | mediarealitas

Anggota Komisi B DPRD Medan, Mulia Asri Rambe (Bayek) menuding kinerja Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan Drs Armansyah (Bob) sangat lamban. Terbukti, realisasi serapan program dan anggaran hingga Triwulan III Tahun 2015, Dinas ini baru mencapai 18 % dari Rp 15 M belanja langsung.
 
“Ini sangat kita sayangkan, apa dan dimana masalahnya kita perlu tahu. Apa karena lemahnya SDM, harus dilakukan evaluasi. Pada hal seluruh kegiatan Dinsosnaker sangat urgen menyangkut sosial menangani masyarakat miskin,” ujar Mulia Asri Rambe saat rapat pembahasan P APBD Pemko Medan Tahun 2015 di ruang komisi B DPRD Medan, Jumat (21/8). Rapat ini dipimpin Ketua Komisi B Irsal Fikri didampingi anggota Mulia Asri Rambe, Beston Sinaga, Wong Zun Sen dan Edward Hutabarat. 
 
Dikatakan Bayek sapaan akrab politisi Golkar ini, Ianya mengaku prihatin dengan  kinerja Kadinsosnaker yang sangat mengecewakan bahkan tidak proaktif. Sehingga seluruh program terkait kepedulian dan urusan masyarakat miskin terkendala. Bahkan Bayek mengaku pesimis, seluruh program yang terlaksana tidak berjalan maksimal.
 
Masih, kata Bayek, terkait penambahan anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp 650 Jt lebih di perubahan APBD 2015 diyakini tidak akan terealisasi dengan baik melihat pemaparan yang disampaikan Kadis tidak didukung fakta bahkan tidak visioner.
 
Bayek menuding Kadinsosnaker dalam mengajukan program pengajuan anggaran tidak melalui perencanaan yang matang. “Saya menduga, niat Armansyah mengajukan penambahan anggaran di P APBD ini sama halnya seperti main lotre (nasib nasiban). Kalau dikabulkan syukur, kalau tidak gak apa apa. Karena yang sudah dianggarkan saja baru terealisasi 18 %, konon lagi penambahan anggaran,” ujar Bayek dengan pesimis.
 
Kritik tajam juga disampaikan anggota dewan Beston Sinaga, tindakan Armansyah yang terkesan pakum dinilai sangat merugikan warga kota Medan khususnya masyarakat miskin.
 
Seharusnya jika ada masalah di Disnsosnaker perlu dilakukan saharing terutama kepada DPRD Medan sehingga dapat dibahas untuk dicari solusi. “Jauh jauh sebelumnya terkait anggaran harus dibahas bersama legislative sehingga apa yang mau dikerjakan saling mendukung begitu juga persoalan dapat diatasi,” terang Beston.     
 
Menanggapi pertanyaan dan tudingan anggota Komisi B, Kadisnosnaker Armansyah tidak banyak berkomentar. Bahkan ketika didesak, apa kendala sehingga realisasi program hanya mencapai 18 %. Armansyah memilih bungkam  dan geleng geleng kepala terkesan menutupi sesuatu.
 
Ketidaktransparan Armansyah membuat anggota dewan semakin penasaran dan wartawan pun tidak tinggal diam ingin mencoba menggali informasi. Begitu rapat usai, wartawan mengkonfirmasi Armamnsyah terkait minimnya serapan anggaran. Lagi lagi Armansyah diam, “No coment untuk itu,” ujarnya enteng. Namun ketika ditanya wartawan tentang Ianya yang digadang anggota dewan menjadi Sekda, Armansyah berubah ceriah, “Ngak lah, pande pande ketua Komisi B (Irsal Fikri-red) saja itu, dengan gini saja saya uda cukup, bisa sekolah anak anak,” ketusnya sedikit tersipu malu.(LR)

Subscribe

MEDIA REALITAS