53519 KALI DIBACA

Jangan Pilih Pemimpin yang tak Transparan

Jangan Pilih Pemimpin yang tak Transparan
example banner

Medan | mediarealitas
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 13 (tiga belas) Kabupaten Kota di Sumatera Utara sebentar lagi akan digelar. Tentunya, masyarakat dituntut untuk dapat benar-benar menentukan siapa pemimpinnya yang transparan dalam pengelolaan anggaran.
Dari 13 daerah tersebut salah satunya Kota Medan yang akan menggelar Pilkada pada bulan Desember. “Kita sering sekali mendengar visi dan misi calon kepala daerah yang mengatakan akan transparan dalam pengelolaan anggaran APBD. Namun, kenyataannya setelah berjalan, tidak mampu mengaflikasikannya dalam pengelolaan APBD, hanya akan sia-sia.” terang Irvan Hamdani Koordinator penindakan FITRA Sumut.
Ia mencontohkan dari dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Medan menjelaskan bahwa Visi Pembangunan Kota Medan Tahun 2011 – 2015 adalah: 1.Mewujudkan Pemerintahan yg demokratis, berkeadilan dan transparan. 2.Peningkatan prasarana & sarana yg serasi dan seimbang. 3. Penataan kota yg bersih, sehat & nyaman. Dari hasil LKPJ Masa akhir jabatan tsb nampak jelas betapa porsi pembangunan kota medan selama TA. 2011 – 2015 hanya sebesar 25%.
Bandingkan dengan belanja aparatur dlm kurun wkt tsb menghabiskan anggaran 50%. bila belanja aparatur tersebut bisa menghasilkan peningkatan pelayanan yg baik dari pemda tentu kita apresiasi. Namun anggaran yang besar tersebut ternyata belum mampu menjadi mewujudkan visi yg pertama Mewujudkan Pemerintahan yg demokratis, berkeadilan dan transparan.
“Yang menjadi pertanyaan dr misi ini, seberapa besarnya akses masyarakat. dalam mengakses apbd…?. Apakah pelayanan publik seperti mengurus KTP dan KK sudah mudah? Ini tentu masih jauh dari harapan masyarakat kota Medan.”paparnya

Untuk kita berharap calon kepala daerah yg akan datang mampu merubah birokrasi yang menghambat pembangunan serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkeadilan, transfaran dan akuntabel. Disamping itu pola pembangunan kota Medan belum menunjukkan pemerataan, daerah Medan utara sampai sejauh ini masih jauh tertinggal dengan pembangunan daerah lain yang ada di wilayah kota Medan.

Disamping itu lanjutnya, Selama kurun waktu 5 tahun ini, lebih kurang 19 triliun APBD Kota Medan belum mampu mengatasi banjir, menciptakan taman kota sebesar 30% sesuai yang direncanakan dalam RPJMD Kota Medan.

“Ini tentu tantangan besar bagi Calon Kepala Daerah yang berani dan tegas melakukan reformasi birokrasi yang menghambat pembangunan serta mau melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara nyata dalam pola perencanaan pembangunan dan perenacanaan anggaran yg transparan dan akuntabel. bila tidak jangan pilih pemimpin yang tidak transparan” Jelasnya ( LR )

 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS